nusakini.com-- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melangsungkan acara Rapat Kordinasi bersama pejabat eselon I, II dan III di lingkup Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), kemarin. 

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jendral Kemendagri, Yuswandi A Temenggung menyampaikan 7 hal pokok yang harus mejadi perhatian para pemangku jabatan ini di tahun 2017. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga menekankan agar ketujuh poin tersebut bisa dijalankan dengan baik. 

“Tujuh poin tersebut merupakan pegangan kita,” kata Mendagri dalam paparannya itu. 

Adapun poin-poin pokok itu adalah pertama, segera bergerak cepat dan antisipasi kalau ada gelagat perkembangan dinamika yang muncul. Kedua, pola kerja harus diubah, tidak terjebak pada rutinitas, dan kurangi hal-hal yang bersifat administrasi serta seremonial. Harus ada terobosan dan inovasi. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Ketiga, pekerjaan tidak berorientasi pada prosedur, namun lebih pada hasil kerja dan manfaatnya. Keempat, cermati dan kaji regulasi di semua lingkup, mulai dari undang-undang sampai surat edara menteri. Prioritaskan untuk memangkas, haapus dan perbaharui aturan-aturan tersebut. 

“Hapus dan perbaharui regulasi yang tidak sesuai agar proses pengambilan putusan bisa dilakukan dengan cepat,” kata Sekjen Yuswandi. 

Kelima, agendakan secara periodik untuk turun ke bawah melakukan pengecekan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keenam, setiap keputusan dan program yang diambil harus ada kordinasi antarkementerian/badan dan pemerintah daerah (Pemda), terutama sinergi ditjen/badan. 

Ketujuh, tingkatkan kualitas kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misal permudah birokrasi, lalu sederhanakan program kegiatan yang langsung pada pokok masalah, yaitu apa yang dikerjakan dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat, pemda, dan kementerian/lembaga. 

“Kalau memang mau adakan program untuk nelayan, harus kongkrit. Misal bantuan jaring untuk nelayan, sekian banyak. Jangan ada lagi program yang namanya, peningkatan kapasitas nelayan, ini tidak jelas,” tutur Mendagri Tjahjo memberikan arahan. 

Ia juga mengingkan adanya pertemuan rutin antarpemangku jabatan di tingkat eselon I, II dan III. Hal ini disampaikan untuk meningkatkan sinergi dan konektivitas antarditjen dan badan di lingkup Kemendagri, BNPP dan IPDN. Tjahjo ingin agar tahun ini, kinerja kementeriannya bisa lebih baik.(p/ab)